Persoalan Dana Covid Puluhan Miliar, Demonstrasi Diwarnai Kobaran Api dan Penyegelan Kantor DPRD Buteng

Persoalan Dana Covid Puluhan Miliar, Demonstrasi Diwarnai Kobaran Api dan Penyegelan Kantor DPRD Buteng

BUTON TENGAH - Puluhan massa dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Buton Tengah (Buteng) pada Selasa (18/8/2020). Massa aksi menuntut transparansi pihak Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Buteng terkait penggunaan anggaran Covid-19 senilai Rp 13 miliar.

Selain itu, massa aksi juga menagih janji pihak Pemda Buteng untuk segera merealisasikan penyaluran dana bantuan Covid-19 kepada masyarakat Buton Tengah. Setelah berorasi sekitar setengah jam, massa aksi pun meminta untuk masuk di dalam kantor Bupati Buteng guna berdialog dengan petinggi Pemda Buteng. Aksi saling dorong sempat terjadi di depan pintu gerbang kantor Bupati Buteng.

Merasa kesal keinginannya tidak cepat dikabulkan, massa aksi pun mulai emosi dan membakar ban mobil yang menimbulkan kobaran api di depan pintu gerbang Kantor Bupati Buteng, aparat Kepolisian maupun Sat Pol-PP tampak cenderung menahan diri saat menghadapi gerakan para demonstran yang memaksa untuk membuka pintu gerbang.

Setelah bernegosiasi kurang lebih 10 menit, massa aksi kemudian diperbolehkan masuk di kantor Bupati Buteng guna mempertanyakan komitmen pihak Pemda Buteng untuk merealisasikan pencairan dana bantuan Covid-19.

Awalnya massa aksi diarahkan menuju aula pertemuan, namun karena massa aksi tidak ingin menunggu lama di ruang aula, massa aksi pun langsung keluar. Bersamaan dengan itu, Sekda Buteng H. Kostantinus Bukide, SH., M.Si pun muncul. Massa aksi pun langsung melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada Sekda Buteng sehingga terjadilah diskusi di luar ruangan.

"Sudah lama kita di PHP mengenai anggaran sebesar Rp 13 miliar. Tanggal 6 Juli 2020, teman-teman dari LSM Garuda melakukan aksi, tapi pada saat itu pula disampaikan oleh Sekda bahwa menunggu, menunggu dan menunggu, hari ini sudah 18 Agustus 2020, terhitung sudah satu bulan lebih, tapi apa yang direalisasikan oleh Pemda hari ini," ujar Hasan selaku korlap.

Merasa telah lama menunggu janji, massa aksi pun kemudian mendesak Sekda agar Pemda Buteng transparan dan secepatnya merealisasikan dana Covid-19  dalam bentuk bantuan sosial.

"Apa yang menjadi persoalan daerah hari ini, kami tidak butuh lagi dialog, kami minta Sekda Buteng dalam waktu satu atau dua hari minimal, agar merealisasikan anggaran bantuan Covid-19 kepada masyarakat sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang disepakati oleh Sekda," ucapnya.

"Bulan Maret 2020 Pemda telah mengalokasikan anggaran sebesar sebelar miliar, setelah itu DPRD memotong perjalanan dinasnya mereka untuk anggaran Covid sebesar dua miliar, tapi persoalan ini kemudian tidak jelas, susah sejauh mana realisasi anggaran itu? Jadi kami pak Sekda, sekali lagi saya tekankan bahwa kami tidak lagi butuh dialog, kami hanya butuh realisasi, nilai, tindakan dan eksekusi di lapangan," lanjut Hasan.

Ia juga mengatakan bahwa, pihak massa aksi tidak lagi membutuhkan janji. Mereka hanya membutuhkan bukti dan praktek nyata di lapangan agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah.

"Sebaiknya kita harus konferensi pers bersama pemerintah daerah, agar besok anggaran direalisasikan, tidak bisa tidak. Bahasa yang disampaikan oleh pak Sekda hari ini adalah bahasa dari beberapa bulan lalu, artinya tidak ada progres untuk merealisasikan anggaran itu bagaimana efisiennya," kata dia.

Direktur LSM Garuda, Rahim mengungkapkan bahwa ia tidak ingin lagi mendengarkan alasan yang pernah diucapkan oleh pihak pemda sejak aksi demonstrasi yang terjadi sebelumnya. 

"Pada saat itu pak Sekda juga bilang secepatnya, tapi sampai hari ini tidak terealisasi, kami mau turun demo sampai beberapa kali lagi kah," ungkap Rahim.

Menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan para demonstran, Sekda Buteng H. Kostantinus Bukide, SH., M.Si menjelaskan agar massa aksi tidak perlu merasa khawatir karena ia sudah memahami kondisi di lapangan dari laporan para kepala desa dan lurah.

"Anggaran itu sudah ada, hanya tergantung data. Kita akan realisasikan secepatnya, tapi tidak bisa besok, karena saya harus panggil dulu Kadis Sosial. Jadi begini, anggaran itu tidak seenaknya kita bisa keluarkan, karena harus punya mekanisme untuk mengeluarkan anggaran," jelasnya.

"Jadi mohon ade-ade dengar ya, 13 miliar itu anggaran Covid-19, itu dibagi tiga, yang pertama untuk kesehatan 10 miliar, kemudian dua miliar untuk penanganan dampak ekonomi, dan satu miliarnya itu untuk jaringan pengamanan sosial, dan itu sudah masuk ke Dinas Sosial untuk diluncurkan," sambungnya.

Jenderal ASN Buton Tengah ini juga menyampaikan bahwa, sebenarnya kebijakan Bupati dan Sekda telah selesai pasca anggaran Covid-19 diluncurkan ke Dinas Sosial beberapa waktu lalu.

"Sekarang tinggal Dinas Sosial bagaimana meluncurkannya kepada masyarakat, itu tergantung data, dan data itu ada di Dinas Sosial setorannya. Nanti saya panggil Dinas Sosial, sudah sampai sejauh mana itu data yang masuk dari desa dan kelurahan. Data yang masuk itu tidak langsung dipercaya, yang verifikasi itu adalah Dinas Sosial. Saya sepakat secepatnya anggaran itu akan terealisasi," ujarnya.

Menanggapi desakan pertanyaan dari para demonstran tentang kapan kepastian perealisasian anggaran Covid-19 dari pihak pemda melalui Dinas Sosial kepada masyarakat Buteng, Kostantinus meminta massa aksi tetap tenang sambil menunggu penyelesaian data maupun mekanisme lainnya. 

"Oke, sekarang saya kasih waktu paling lambat satu bulan, itu kata paling lambat artinya besok bisa, lusa bisa, paling lambat satu bulan, karena ini harus sesuai prosedur yang kita ikuti, uang ini nanti akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan," kata Sekda.

Mendengar jawaban yang kurang memuaskan, massa aksi kemudian meninggalkan kantor Sekretariat pemda dan bergerak menuju kantor DPRD Buton Tengah.

Aksi Demonstrasi Berlanjut di Kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah

Setibanya di kantor DPRD Buton Tengah, massa aksi langsung berorasi menyampaikan tuntutan yang sama dengan isi orasi saat di kantor Sekretariat Pemerintah daerah.

Namun karena tidak ada satu pun anggota legislatif yang berada di kantor, maka massa aksi melampiaskan kekesalannya dengan mengangkat beberapa meja dan kursi unsur pimpinan dari ruang paripurna yang kemudian dipajang di halaman kantor DPRD Buteng. Selain itu, puluhan massa aksi tersebut kemudian menyegel kantor DPRD dengan menggunakan papan.

"Hari ini tidak ada satu pun anggota DPRD yang berkantor, seharusnya mereka adalah penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah daerah, untuk itu kita tutup saja kantor DRPD, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja mereka," teriak salah satu orator.

Orator lainnya, Nasir menyampaikan rasa ketidakpercayaannya terhadap DPRD Buteng. Ia juga menilai bahwa DPRD Buteng sudah tidak berguna dan telah lari dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

"Seharusnya DPRD hadir untuk mengawal kebijakan dan mengontrol kinerja pemerintah daerah. Aksi kita hari ini adalah aksi kemanusiaan, yang mana kami datang untuk mengawal dan menanyakan realisasi anggaran Covid-19 senilai Rp 13 miliar," tuturnya.

"Hari ini kami datang di DPRD, seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah terpilih melalui pemilihan umum anggota legislatif kemarin, seharusnya mereka hadir untuk mendengarkan aspirasi kami, yang mana mereka adalah representatif dari seluruh masyarakat Buton Tengah, mereka dipilih oleh rakyat dan digaji juga oleh rakyat," sambungnya.

Nasir juga mengatakan, seharusnya anggota DPRD lebih peka dan peduli terhadap berbagai persoalan yang dialami masyarakat Buton Tengah. Beberapa saat kemudian, ia juga mempertanyakan keberadaan serta tanggung jawab Ketua DPRD bersama 24 anggota lainnya.

"Dimana Ketua DPRD, dimana wakil-wakilnya, para Ketua Fraksinya dan lain sebagainya, dimana mereka punya batang hidung, kalau memang mereka laki-laki dan mereka memang gentle, maka datang ketemu kami dan kita berbicara, tapi kami tidak butuh lagi dialog, yang kami butuhkan secepat mungkin realisasi anggaran Covid Rp 13 miliar itu harus terealisasi dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Buton Tengah," pungkasnya. (Anto Buteng)