La Ode Budi Dukung Gubernur Sultra Tidak Lantik Sekda Busel Sebagai PJ Bupati

JAKARTA - Ir. La Ode Budi berpendapat dipilihnya Sekretaris Daerah (Sekda) Busel  oleh Kemendagri menjadi PJ Bupati Buton Selatan (Busel) adalah tidak sesuai prosedur, tidak patut, dan harus ditolak.

 

Baca juga: Mahmud Marhaba: Menjaga Kampus dari Praktek ‘Kotor'

“Masalah selter Sekda masih bergulir, dan tidak sesuainya prosedur selter dengan regulasi sangat nyata.  Prinsip, sistim merit dilanggar.  Peserta juga kurang dari persyaratan empat. Sekda menjadi PJ, harus ditolak, ” demikian kata La Ode  Budi ketika dihubungi di Jakarta (22/05/2022).

 

Baca juga: Jelang Evaluasi Pj Kepala Daerah, Mendagri Perlu Evaluasi Posisi Sekjen Kemendagri

Sebagaimana pada pemberitaan sebelumnya, seleksi terbuka (selter) sekda Busel bermasalah dan belum ada kesimpulan final evaluasinya dari pemerintah pusat.

 

Baca juga: Pol PP Siaga Agar Roni Muhtar Tidak Masuk Kantor, Kasat; Kami Melaksanakan Tugas

Ir. La Ode Budi yang juga tokoh Masyarakat Busel di Jakarta, satu diantaranya yang tidak menyerah mencari kebenarannya.  

 

Baca juga: Ilham Bintang: Menimbang Kemarahan Presiden Jokowi kepada Empat Menteri

Dia menyatakan, kemendagri dan kemenpar yang disambanginya belum final membenarkan prosedur selter tersebut. 

 

Baca juga: Tradisi Menembak Bulan: Tanda Awal Ramadhan di Kesultanan Buton

Bahkan Mendagri sendiri ditandatangani oleh Dirjen Otda mengirim surat kepada Gubernur Sultra agar selter ini dievaluasi, karena ditemukan ada dugaan pelanggaran  prosedur  fatal (tidak penuhi prinsip selter transparan) dan jumlah persyaratan peserta yang lolos administrasi kurang dari empat.

 

“Selter sekda belum tuntas masalahnya, tidak mungkinlah Gubernur  mengusulkannya menjadi PJ Bupati. Lain hal, sama sekali sudah tidak ada lagi eselon pemprov yang memenuhi syarat, ” demikian La Ode Budi.

 

La Ode Budiman tidak diusulkan Gubernur Sultra ke Kemendagri, karenanya La Ode Budi meyakini sekda bisa lompat pagar jadi pj Busel karena ada operasi senyap.  

Baca juga: In Memoriam Pak Tamrin: “Bila Saya Jadi Pasien RS, Itu Tandanya Saya Akan Berpulang”

 

“Dugaan saya ini melibatkan transaksi uang tidak sedikit. Kasihan daerah kalau cara kelolanya atau penunjukan pejabatnya seperti ini.  Harus ditolak. Semua elemen masyarakat di Busel harus turun protes dan menolak. Tepat, Gubernur tidak lantik, ” demikian jelasnya.